Fri. Sep 30th, 2022

Hukum Tidak Membayar Hutang di Bank

Hukum Tidak Membayar Hutang di Bank – Hutang menjadi salah satu permasalahan yang sering dialami seseorang. Tidak jarang mereka rela melakukan hutang hanya untuk berfoya-foya. Pada akhirnya mereka akan kesulitan untuk membayar hutang tersebut sehingga akan terdapat hukum khususnya dari Bank sendiri.

Terkait Hukum Tidak Membayar Hutang khususnya di Bank

Setiap orang dapat melakukan peminjaman khususnya dengan Bank. Berbagai jenis alasan pun muncul seperti ingin membeli rumah, tanah, sewa ruko dan lainnya. Sudah dipastikan hal ini harus dibayar karena secara hukum hal ini termasuk hutang yang harus dibayar.

Setiap melakukan peminjaman dengan Bank tentunya tidak akan semudah yang dibayangkan. Dilakukan berbagai prosedur seperti penanda tanganan sebuah perjanjian hingga memberikan jaminan. Setiap jaminan harus berbentuk sebuah aset berharga seperti rumah dan lainnya.

Perjanjian tersebut membuat terkait persyaratan hukum yang tentunya dapat melindungi dari Bank. Surat perjanjian tersebut dapat memuat terkait waktu, cara melakukan pembayaran, total pinjaman, dan lainnya. Hal ini berdampak langsung kepada hukum yang tertera.

Akibat Hutang Tidak di Bayar Khususnya pada Bank

Proses yang terjadi tersebut mengakibatkan beberapa kaitan dengan pihak lain. Hal ini akan merugikan beberapa pihak yang terkait. Berikut merupakan hal yang mungkin terjadi jika tidak membayar hutang ke Bank dari referensi blog informasi hukum justika yaitu.

  • Pihak Bank melaksanakan pembongkaran melalui identifikasi kenapa terlambat.
  • Bank menjalankan perintah kepada debitur untuk melakukan pembayaran
  • Bank memberikan waktu untuk pembayaran
  • Jika tidak membayar hutang akan terdapat panggilan surat 1 kali selama sebulan dan telepon
  • Selama masa tenggang dan masih tidak membayar maka Bank melakukan surat teguran
  • Jika tidak sanggup, maka melakukan penyitaan aset sesuai jaminan di awal

Akibat yang Dirasakan Pihak Ketiga jika Tidak Membayar Hutang di Bank

Setiap melakukan sebuah peminjaman khususnya di bank akan dikenakan sebuah jaminan atau sebuah pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud berupa keluarga, anak, orangtua, dan lainnya. Tentu hal ini akan dirasakan bagi yang tidak merasakan hutang tersebut.

Hal ini tentunya akan merembes kepada beberapa pihak yang merasa tidak dirugikan dengan apa yang dilakukan. Pihak ketiga tersebut harus membayar hutang di Bank sesuai jumlah yang dipinjam debitur. Hal ini akan menambah sebuah masalah bagi penanggung.

Hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jika seseorang tidak mampu membayar hutang maka akan diganti dengan penanggung baru. Namun hal ini dapat dihindari dengan cara memberikan aset sesuai dengan jaminan di awal.

Undang-Undang terkait tidak membayar Hutang

Setiap masalah yang sudah dilakukan surat perjanjian akan dibawa ke rana hukum. Sudah banyak kasus yang memberikan kesempatan tersebut hingga di pidana. Berikut merupakan UU terkait tidak membayar hutang yang telah di sah kan oleh hukum di Indonesia yaitu.

  • Putusan Mahkamah Agung Nomor Regis: 325K/Pid/1985, pada 8 Okt 1986
  • Putusan Mahkamah Agung Nomor Regis: 93K/Kr/1969, pada 11 Maret 1970
  • Putusan Mahkamah Agung Nomor Regis: 39K/Pid/1984, pada 13 Sept 1984
  • Dasar Hukum Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer)
  • Dasar Hukum Pasal 1244 KUH Perdata.
  • Pasal 378 KUHP

Berikut merupakan hukum tidak membayar hutang di bank. Hal ini dapat merugikan seluruh pihak mulai Bank, debitur bahkan keluarga yang tidak ada sangkut pautnya. Tentunya untuk tidak meminjam jika dapat melunaskan hutang tersebut dengan baik karena dampaknya.

By doni