DKI Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrem di ibu kota yang kini berpenduduk 95.000 jiwa itu. Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menginstruksikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tetap melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan Komprehensif.
Heru menjelaskan ada 4 modalitas intervensi yang dilaksanakan secara terpusat. Intervensi pertama adalah terjun langsung ke masing-masing daerah untuk memvalidasi dan memperbaharui data.
“Saya minta semua jajaran turun langsung ke TKP, mendapatkan data akurat nama dan alamat, mencari akar permasalahan, dan segera melakukan intervensi yang tepat untuk memastikan tercapainya tujuan 0 2024 bisa tercapai,” Heru kata Budi, Jumat (2/3/2023) dalam keterangan tertulis.
Kemudian, intervensi kedua disampaikan melalui program yang ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, termasuk program bantuan atau layanan sosial. Diantaranya adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Pelajar Jakarta Berprestasi (KJMU), Bantuan Masuk Sekolah Swasta (BMPS), Kartu Anak Jakarta (KAJ) untuk kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan gizi untuk anak usia 0-6 tahun.
Kemudian ada Kartu Perawatan Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Cacat Jakarta (KPDJ), jaminan sosial kesehatan, subsidi pangan, subsidi air bersih, subsidi Septic, subsidi Rusunawa dan subsidi transportasi.
Baca Juga : Jasa Pembuatan PT
Kemudian, intervensi ketiga adalah melalui program produktivitas dan pendapatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja, dan start-up terintegrasi untuk pengusaha pemula. Terakhir, intervensi keempat dilaksanakan melalui proyek pengentasan kemiskinan berbasis wilayah, termasuk manajemen kualitas permukiman, program KB untuk pasangan usia subur, dan makanan tambahan untuk lansia dan anak kecil.
DKI Tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrim menjadi nol pada tahun 2024. Untuk itu, pihaknya akan memastikan penerima Program Intervensi Kemiskinan Komprehensif melakukannya dengan benar.
“Mencapai target 0% tidak akan mudah karena ada berbagai tantangan, antara lain mobilitas pendatang ke Jakarta dan kemudahan pemindahan warga dari luar KTP DKI Jakarta ke DKI Jakarta,” ujarnya.
DKI Jakarta diketahui mengalami peningkatan tajam jumlah masyarakat sangat miskin. DKI Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta menyatakan per Maret 2022, sebanyak 95.668 penduduk ibu kota hidup dalam kondisi sangat miskin.
“(Jumlah orang sangat miskin meningkat) sebesar 0,89 persen menjadi 95.668 orang,” kata Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta Suryana usai rapat terbatas di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/1).
Suryana menjelaskan, angka kemiskinan ekstrem meningkat dibandingkan periode sebelumnya, Maret 2021. Suryana mengatakan situasi kemiskinan ekstrem di Jakarta mirip dengan di Bali.
“Dari segi kemiskinan ekstrim, Jakarta mengalami peningkatan dari 0,6% menjadi 0,89%. Namun secara angka, situasi kemiskinan Jakarta berada pada posisi ‘keras’, dalam artian kemiskinan sudah berada di lapisan kerak,” katanya.
“Naiknya gampang, turunnya susah banget, begitulah kemiskinan di daerah yang tingkat kemiskinannya sangat rendah. Begitu juga di DKI Jakarta dan Bali,” lanjut Suryana.